Pengertian APBN Adalah : Definisi, Unsur, Dasar Hukum, Fungsi

Pengertian APBN – Apa yang dimaksud dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) , pengertian APBN secara umum adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pendapat yang lain mengatan pengertian dari APBN adalah suatu daftar rencana semua pengeluaran dan penerimaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Pada umumnya APBN disusun untuk satu tahun anggaran.

Dalam APBN ini isinya daftar sistematis dan secara terperinci, memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara Indonesia dalam kurun waktu satu tahun anggaran adalah dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.

Pembuatan APBN termasuk perubahan dan pertanggungjawaban setiap tahunnya yang di tetapkan melalui undang-undang. Landasan hukum APBN sendiri sudah di jelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 1 yang isisnya (bahwa tiap-tiap tahun APBN ditetapkan dengan undang-undang).

Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintahan makan pemerintahan akan menggunakan anggaran yang tahun lalu.

Pengertian APBN menurut Para Ahli

pengertian apbn

pengertian apbn

Sesuai dengan pengertian APBN secara umum diatas bahwasanya APBN adalah Angaran Pendapatan Belanja Negara. Selain pengertian secara umum di atas, ada beberapa ahli yang berpendapat tentang pengertian APBN sendiri. Berikut adalah pendapat para ahli tentnag APBN :

1. John F. Due

Menurut John F. Due, pengertian APBN adalah suatu pernyataan mengenai perkiraan penerimaan dan pengeluaran Negara yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan dan masa yang akan datang, serta data dari penerimaan dan pengeluaran yang benar-benar terjadi pada masa lalu.

2. Supermoko

Menurut M. Suparmoko, pengertian APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran Negara yang diharapkan dalam jangka waktu yang tertentu, biasanya dalam satu tahun.

 3. Nurjaman Arsyad

Menurut Nurjaman Aesyad, pengertian dari APBN adalah rencana kerja pemerintahan yang akan dilakukan dalam satu tahun yang sudah dituangkan dalam angka-angka tersebut.

 4. Revrisond Baswir

Menurut Revrisond Baswir, pengertian APBN adalah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk satu periode di masa yang akan datang.

Unsur APBN

pengertian apbn

pengertian apbn

Dari pengertian yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa APBN terdiri dari lima unsur, yaitu adalah:

  1. APBN sebagai pengelolaan keuangan Negara.
  2. Ditetapkan setiap tahunnya, dan berlaku selam satu tahun penuh.
  3. Ditetapkan melalui Undang-Undang Dasar.
  4. Dilaksanakan secara terbuka dan harus bertanggung jawab.
  5. Ditujukan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Bapak Atmadja, hakekat dari APBN adalah kedaulatan, maka untuk penetapan dan pengesahan APBN dilakukan dengan bersam-sama dengan DPR, DPR merupakan reprensentasi rakyat (kedaulatan). Dalam penyusunnannya diarahkan dengan cara mendorong alokasi sumber-sumber ekonomi supaya dapat digunakan secara produktif.

Dasar Hukum APBN

pengertian apbn

pengertian apbn

Dasar hukum atau landasan hukum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 ayat 1,2 dan 3

  • Ayat 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN ) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara yang ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan dengan cara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebenar-benarnya untuk kemakmuran rakyat.

  • Ayat 2

Rancangan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

  • Ayat 3

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menyetujui rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintahan menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lalu.

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dasar hukum dari APBN juga termaktub dalam undang – undang 1994 yang didalamnya menjelasskan tentang pendapatan dan belanja negara.

3. Keppres Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksaan APBN

Selain yang di atas, dasar hukum APBN juga ada didalam Keppres Nomor 42 pada tahun yang mana didalamnya terdapat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Struktur APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

pengertian apbn

pengertian apbn

Secara garis besar, struktur APBN adalah

  1. Pendapatan Negara dan dana Hibah.
  2. Belanja Negara.
  3. Keseimbangan Primer.
  4. Surplus atau Defisi Anggaran.

 Fungsi dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

pengertian apbn

pengertian apbn

Setelah membahas tentang pengertian APBN yang sudah di jelaskan di sebelumnya, lalu sebenarnya apa fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ?

APBN adalah instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, peningkatan pendapatan nasional, pembangunan pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas perekonomian dan menentukan arah dan memprioritaskan pembangunan secara umum.

Sehingga dalam prakteknya APBN memiliki beberapa fungsi otoritas, pengawasan, perencanaan, distribusi, alokasi dan stabilitas.

Setiap penerimaan yang menjadikan hak dan pengeluaran yang menjadikan kewajiban negara maka harus dimasukkan ke dalam APBN. Apabila itu terjadi surplus penerimaan negara maka bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

Mengacu pada penjelasan yang di atas, beriku ini penjelasan dari masing-masing fungsi APBN tersebut:

  1. Fungsi Otoritas

Fungsi Otoritas adalah fungsi yang dari APBN yang mengandung arti bahwa anggaran negara menjadikan dasar dalam pelaksanaan pendapat dan belanja negara di tahun yang bersangkutan. Dengan demikian maka pembelanjaan atau pendapatannya bisa dipertanggung jawabkan kepada rakyat tersebut.

  1. Fungsi Perencanaan

Fungsi Perencanaan adalah fungsi yang mengandung arti bahwa APBN dapat menjadikan pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan di tahun yang bersangkutan. Sehingga apabila anggaran pembelanjaan sudah direncanakan untuk mendukung pembelanjaan tersebut.

Misalkan dalam anggaran tertulis anggaran untuk membangun proyek pembangunan jalan dengan mencapai Rp. 5 miliar maka pemerintahan dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan pelaksanaan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

  1. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan adalah sebagai pengawasan yang memiliki makna bahwa pembuatan rencana anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Negara Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Sehingga dengan begitu akan lebih mudah bagi masyarakat untuk menilai apakah tindakan pemerintah ini menggunakan uang negara yang sudah di benarkan atau tidak.

  1. Fungsi Alokasi

Fungsi Alokasi adalah sebagai fungsi alokasi yang berarti anggaran negara harus diarahkan pada pengangguran pemborosan sumber daya serta pengangguran, meningkatkan efesien, dan efektivitas perekonomian.

Pada pelaksanaannya fungsi alokasi dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya, efesien, dab efektivitas perekonomian. Misalnya, pembuatan jalan,jembatan, tanggul, dan perbaikan jalan, jembatan dan tanggul.

  1. Fungsi Distribusi

Dalam hal ini anggaran pendapatan belanja negara juga sebagai kebijakan dalam memperhatikan rasa kepatutan dan keadilan. Pada pelaksanaannya fungsi distribusi dalam hal ini dilakukan dengan cara mempergunakan uang negara untuk kepentingan kemanusiaan, seperti, dana pensiun, subsidi dan premi.

  1. Fungsi Stabilitas

Memiliki makna bahwa APBN menjadi alat dalam pemeliharaan dan mengupayakan kesimbangan fundamental demi perekonomian NKRI. Dalam pelaksanaannya, fungsi stabilitas ini dilakukan dengan cara menjaga arus uang maupun barang untuk menjegah laju inflasi dan deflasinya yang terlalu besar.

Tujuan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

pengertian apbn

pengertian apbn

Mengacu pada uraian dari pengertian APBN dan fungsi-fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, secara umum tujuan penyususn APBN adalah sebagai berikut:

  1. Perancanaan APBN yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga stabilitas perekonomian serta mencegah terjadinya defisit anggaran negara tersebut.
  2. APBN yang bertujuan sebagai pedoman dalam hal penerimaan dan pengeluaran negara dalam pelaksanaannya kegiatan kenegaraan yang disertai dengan tujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja sehingga diarahkan kepada peningkatan kemakmuran masyarakat dan peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat.
  3. Untuk meningkatkan transparasi dan pertanggungjawaban pemerintahan kepada DPR dan masyarakat luas.
  4. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan.
  5. Membantu pemerintahan mencapai tujuan yang fiksal.
  6. Memungkinkan pemerintahan memenuhi prioritas belanja.
  7. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang, jasa publik melalui proses pemrioritaskan.

Mekanisme Penyusun APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Sebelum melakukan penyusunan, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan seperti asumsi ekonomi makro. Asumsi-asumsi tersebut kemudian menjadikan acuan analisis dalam penyusunan APBN. Asumsi tersebut adalah:

  1. Keadaan ekonomi global yang diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.
  2. Proses pemulihan ekonomi yang diharapkan didukung oleh situasi sosial, politik, dan keamanan yang kondusif, sehingga dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dari tahun kemaren.
  3. Harga minyak bumi yang ada di pasar internasional diperkirakan yang lebih rendah dibandingkan dengan harga minyak bumi yang diasumsikan pada tahun kemaren.
  4. Pengerahan serta penggalian sumber-sumber penerimaan perpajakan yang harus ditingkatkan.
  5. Tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah yang banyak dan merata dengan harga yang stabil dan dapat diakses oleh rakyat banyak.
  6. Kepastian sistem pembiayaan daerah yang proposional, adil, transparan, rasional, partisipasi dan bertanggung jawab.

Prinsip APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

pengertian apbn

pengertian apbn

Ada beberapa prinsip dalam APBN, berikut ini adalah prinsip – prinsip yang ada dalam APBN sebagai berikut :

1. Prinsip penyusun APBN berdasarkan  aspek pendapatan

  • Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetor tersebut.
  • Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara dan sewa dalam pemakaian barang-barang yang milik negara.
  • Penutupan ganti rugi dari kerugian yang telah diterima oleh negara dan denda yang sudah dijanjikan.

2. Prinsip penyusunan APBN yang berdasarkan dari aspek pengeluaran Negara

  • Tidak mewah, hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang sudah diisyaratkan
  • Terkendali, terarah sesuai dari rencana kegiatan atau rencana program
  • Berusaha semaksimal mungkin dalam penggunaan hasil produksi dalam Negeri dengan memperhatikan dari segi kemampuan atau potensi nasional.

Asas APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Program persiapan pembangunan tahunan ditanggung oleh APBN yang mencakup:

  1. Menajamkan prioritas pembangunan
  2. Menghemat atau meningkatkan efisien dan produktivitas.
  3. Kemandirian merupakan sumber pendapatan domestik yang terus diperbarui.
  4. Menitikberatkan kepada Asas-Asas dan Undang-Undang Negara.

Anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

pengertian apbn

pengertian apbn

1. Anggaran Surplus

Anggaran Surplus adalah suatu bentuk dari anggaran yang mana jumlahnya pada penerimaan lebih besar dari pengeluarannya. Misalkan jika suatu anggaran penerimaan Negara sebesar 800 triliun dan pengeluarannya Negara sebesar 750 triliun, ini adalah di sebut dengan anggaran surplus.

2. Anggaran Defisit

Anggaran Defisit adalah suatu bentuk anggaran yang jumlah penerimaannya lebih kecil dari pengeluarannya. Misalkan saja jika anggaran penerimaan Negara sebesar 1000 triliun, sementara anggaran pengeluaran Negara sebesar 1.200 triliun.

3. Anggaran Berimbang dan Dinamis

Anggaran Berimbang dan Dinamis adalah salah satu anggaran yang jumlah penerimaannya sama dengan anggaran pengeluaran dan bisa diusahakan jumlahnya terus ditingkatkan dari tahun ke tahun dengan cara peningkatan tabungan pemerintah.

Misalkan jika suatu anggaran penerimaan Negara sebesar 600 triliun, maka anggaran pengeluaran Negara juga sebesar 600 triliun dan ditingkatkan secara terus-menerus dan seimbang.

Sruktur APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

pengertian apbn

pengertian apbn

Ada pokok struktur yang ada dalam APBN, berikut ini adalah Struktur dalam APBN

1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah adalah suatu penambahan nilai kekayaan yang bersih dalam sebuah Negara.

Beberapa sumber pendapatan Negara antara lain adalah:

2. Penerimaan Pajak meliputi:

  • Pendapatan pajak dalam negeri.
  • Pendapatan pajak perdagangan internasional.

3. Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP), meliputi:

  • Penerimaan sumber daya alam.
  • Pendapatan laba BUMN.
  • Pendapatan BLU (Badan Layanan Umum).
  • Pendapatan Negara bukan Pajak lainnya.

4. Belanja Negara

Belanja Negara adalah sebuah pengurangan nilai kekayaan yang bersih dari suatu Negara oleh Pemerintahan dalam periode tertentu. Belanja Negara terdiri atas dua jenis yakni:

  • Belanja Pemerintahan Pusat

Belanja Pemerintahan Pusat adalah suatu bentuk belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintahan Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di Daereh (dekonsentrasi dan tugas pembantuan).

Belanja pemerintahan pusat di kelompokkan menjadi beberapa diantaranya adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bungan utang, subsidi BBM dan subsidi Non-BBM, belanja hibah, belanja sosial (termasuk penanggulangan bencana dan lain-lain.

  • Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan salah satu bentuk belanja yang dibagi-bagi ke pemerintahan daerah, kemudian masuk kedalam pendapatan APBD daerah yang sudah bersangkutan.

Belanja daerah diantaranya adalah dana bagil hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus.

5. Keseimbangan Primer APBN

Keseimbangan Primer adalah suatu jumlah pendapatan Negara yang dikurangi belanja Negara diluar pembayaran bunga hasil utang. Pemerintah juga dianggap berhasil apabila jumlah pendapatan Negara lebih besar daripada belanja Negara tersebut.

6. Surplus atau Defisit anggaran APBN

  • Surplus Anggaran

Surplus Anggaran adalah sebuah keadaan yang dimana pendapatan Negara yang lebih besar dari belanja Negara.

  • Defisit Anggaran

Defisit Anggaran adalah berbagai keadaan yang dimana belanja Negara lebih besar dari pendapatan Negara.

  1. Pembiayaan APBN

Pembiayaannya adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan juga pengeluarannya yang akan di terima kembali, baik pada tahun anggarannya yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan APBN meliputi:

  • Pembiayaan dalam negeri,meliputi:

Perbankan dalam Negeri dan nonperbankan dalam Negeri.

  • Pembiayaan luar Negeri Netto, meliputi

Penarikan suatu pinjaman luar Negeri bruto (pinjaman program dan pinjaman proyek), penerusan sebuah pinjaman, penyebaran cicilan pokok pada utang luar Negeri.

Demikian tadi pengertian, Jenis, Struktur, Macam – macam dari APBN, negara sangat sekali memerlukan yang namanya APBN, makanya APBN dalam suatu negara harus dikelola dengan sebaik mungkin.

 

Pengertian APBN

 

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply