Pengertian Lembaga Politik : Definisi, Ciri, Konsep, Pihak, Fungsi, Jenis !!

Pengertian Lembaga Politik – Lembaga Politik berasal dari dua kata yaitu lembaga dan politik , lembaga artinya suatu perangkat norma, aturan perilaku yang nanti akhirnya kan dipakai menjadi kesepakatan bersama. Adapun Politik artinya kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem politik dan bagaimana melaksanakan tujuan dari sistem politik.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Politik adalah seperangkat norma yang dijadikan kesepakatan bersama yang juga menyangkut dalam bidang politik dan juga mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang.

Lembaga politik tidak bisa jauh dari yang namanya kehidupan politik karena kedunya saling berkaitan. Kehidupan politik merupakan kehidupan yang mnyangkut tujuan dari keseleruhan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan ketertiban kehidupan.

Adapun hal-hal yang diatur dan ditertibkan dalam masyarakat adalah kepentingan-kepentingan dari warga masyarakat itu senidri. Sehingga apabila kepentigan-kepentingan tersebut tercapai maka tidak akan terjadinya benturan antara kepentingan masyarakat satu dengan kepentingan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu lainnya.

Hal-hal tersebut bisa tercapai dengan baik apabila dalam mengatur kepentingan-kepentingan tersebut dengan diadakan atau diberikan kebijaksanaan tertentu.

Definisi lain dari lembaga poitik adalah pembentukan peraturan sosial untuk mengatur sekelompok orang yang memiliki kuasa dalam arti pemerintah dengan sekelompok orang yang dikuasai yaitu rakyat.

Lembaga politik diwujudkan melalui berbagai kegiatan sekelompok masyarakat dalam wilayah suatu negara yang terkait dengan proses-proses perencanaan, penentuan dan pelaksanaan dikehidupan bernegara.

Di Indonesia , Lembaga Politik sesuai dengan peraturan UUD 1945 yang menangani permasalahan administrasi dan tata tertib secara umum untuk kepentingan mencapai ketentraman dan keamanan masyarakat.

Pengertian Lembaga Politik Menurut Para Ahli

Pengertian Lembaga Politik

Pengertian Lembaga Politik

Beberapa ahli memiliki pengertian sendiri terhadap lembaga politi adapun pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Lembaga politik menurut Surbakti

Pengertian Lembaga politik menurut Surbakti merupakan pranata yang memegang monopoli pengunaan paksaan fisik dalam suatu kawasan tertentu.

2. Pengertian Lembaga Politik Menurut J.W Schorel

Pengertian Lembaga Politik Menurut J.W Schorel merupakan badan yang mengelola dan memelihara tata tertib dan bagaimana cara untuk memilih pemimpin yang berwibawa dan juga karismatik.

3. Pengertian Lembaga Politik Menurut Kamanto Soenarto

Pengertian Lembaga Politik Menurut Kamanto Soenarto merupakan suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Lembaga politik melingkupi eksekutif, legislative, yudikatif, keamanan dan pertahanan nasional serta politik.

Pengertian Lembaga Politik menurut Kornblum

Pengertian lembaga Politik Menurut Kornblum merupakan perangkat norma dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang.

Ciri-ciri Lembaga Politik

Pengertian Lembaga Politik

Pengertian Lembaga Politik

Baik para pembaca symbianplanet, tadi sudah kita bahas mengenai pengertian secara umum dan juga pengertian lembaga politik menurut para ahli. Sesuai dengan tema kali ini, tidak lengkap rasanya kalau hanya pengertin saja, nah sekarang mari kita bahas ciri – ciri dari lembaga pilitik. Adapun ciri-ciri dari Lembaga Politik adalah sebagai berikut :

  1. Suatu lembaga politik yang mempunyai hak dan kewajiban yang berlaku hanya dlam batas kawasan mereka sajadan tidak berlaku dinegara maupun kawasan lainnya.
  2. Diperoleh perkumpulan politik yang terbentuk dengan sistem tertentu ataupun yang disebut dengan pemerintahan
  3. Setiap seseorang yang sebagai penduduk dikawasan tersebut diberikan tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, baik dengan anjuran maupun paksaan.
  4. Berada dalam satu kawasan yang ditempati dan dipunyai oleh suatu kelompok masyarakat dalam waktu tertentu. Kelompok masyarakat tersebut mempunyai nilai-nilai sosial dan norma-norma yang sudah dipenuhi bersama.

Konsep Lembaga Politik

Pengertian Lembaga Politik

Pengertian Lembaga Politik

Proses demokratisasi tidak selalu berubah menjadi demokrasi. Pada suatu ketika pasti akan terjadi masa transisi yang sering menemui bahaya laten yang beragam bentuk.  Demokratisasi dikatakan gagal apabila semua instrument demokrasi telah diambil alih oleh kekuatan anti demokrasi.

Salah satu instrument terpenting demokrasi adalah lembaga-lembaga politik yang memiliki wewenang untk melaksanakan suatu kegiatan atau aktifitas politik.lembaga-lembaga politik tersebut merupakan lembaga perwakilan yang berupa lembaga-lembaga demokrasi yang sudah dikenal umum.

Adapun lembaga-lembaga politik yang telah dikenal oleh umum yaitu partai-partai politik, lembaga pemilihan umum, suatu pemerintahan sipil, adanya Dewan Perwakilan rakyat, tegaknya sistem peradilan yang otonom, dan bekerjanya suatu lembaga pers yang mempunyai kebebasan mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Koordinasi diantara lembaga-lembaga politik itu diatur menurut dua asas utama. Yaitu yang petama Karena adanya otonomi tiap lembaga yang menjamin terbebasnya suatu lembaga dari intervensi lembaga lain.

Dan yang kedua adalah kehadiran dan kinerja semua lembaga politik itu harus mencerminkan pertimbangan kekuasaan diantara tiga pihak.pertimbangan pembagian kekuasaan inilah yang disebut dengan tias politica.

Trias politica merupakan sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua tau lebih kesatuan yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak.

Pihak – Pihak Dalam Lembaga Politik

Pengertian Lembaga Politik

Pengertian Lembaga Politik

Adapun ketiga pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Eksekutif ( sebagai pelaksana Undang-Undang/ UU)

Eksekutif adalah cabang pemerintahan yang bertanggung jawab mengimplementasikan atau menjalankan hukum. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif yang biasanyaterdiri dari kepala negara seperti raja atau presiden, beserta mentri-menterinya.

Adapun fungsi lembaga eksekutif adalah sebagai berikut :

  1. Melaksanakan Undan-Undang / UU
  2. Menjalankan hubungan diplomatic dengan negara lain
  3. Mempertahankan negara dari ancaman internal maupun eksternal
  4. Menetapkan peraturn atau ketetapan sebagai Penggantu Undang-Undang / UU tetapi dengan syarat persetujuan Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR ) / Dewan PerwakilanRakyat (DPR)
  5. Memberi grasi maupun amnesti
  6. Mengangkat pejabat-pejabat negara
  7. Memyusun pembangunan infrastruktur
  8. Membuat instrument perundangan dan undang-undang kecil.

Adapun struktur lembaga eksekutif menurut sistem pemerintahan yang digunakan dibagi menjadi dua macam yaitu sebgai berikut :

  1. Sistem Presidentil

Negara dengan sistem presidential biasanya berbentuk Republik dengan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah presiden. Presiden mempunyai hak yang lebih luas sebagai waki negara keluar dan kepala pemerintahankedalam. Namun tentunya da pengecualian bagi beberapa negara berbentuk monarki absolut.

Diindonesia kepala negara dijabat oleh presiden yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh menteri-menteri yang secara langsung bertanggung jawab keadanya. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Adapun masa jabatan presiden dalam satu periode adalah lima tahun.

  1. Sistem Parlementer

Negara dengan sistem aprlemeter adalah dengan kepala negara dalah presiden dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Kepala negara biasanya hanya berupa simbol persatuan walau secara teori mempunyai hak untuk menvampuri urusan pemerintahan,

Kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen , sehingga pemilihan umum dinegara dengan sistem parlemen biasanya hanya memilih anggota parlemen. Partai dengan kursi teranyakakan mencari dukungan untuk membentuk pemerintahan dngan perdana mentri dari partai merekas sendiri.

Kepala negara tidak mencampuri urusan pembentukan pemerintahan. Kepala negara dapat muncul dengan berbagi cara seperti melalui pemilihan umum dinegara republic ataupun menjabat seumur hidup dinegar monarki

2. Legislatif  ( sebagai pembuat Undang-Undang /UU)

Legislative merupakan badan deliberative pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislative dikenal dengan beberaa nama diantaranya yaitu parlemen, kongres dan asembli nasional.

Dalam sistem parlemen, legislative adalah badan tertinggi . anggota legislative biasanya tergabung dalam parlemen yang umumnya memegang kendali pemerintahan. Dalam sistem presiden, legislative adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas, dari eksekutif..

Legislative biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislative juga kadang kala menulis perjanjian dan memutuskan perang.

Struktur anggota legislative pada setia negara berbeda-beda. Di Indonesia yang merupakan negara penganut sistem pemerintahan presidensil mempunyai lembaga legislative berupa MPR yang terdiri atas orang-orang yang dipilih atas suara yang diperoleh dari    partai politik yang mereka wakili, ditambah dengan utusan daerah setiap provinsi yang bukan anggota partai seperti yang diteetapkan oleh Undang-Undang Dasar/ UUD.

Lembaga inlah yang kemudian menetapkan undang-undang dan peraturan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menjadi dasar segalapengambilan kebijakan.

Secara umum fungsi badan legislative adalah sebgai berikut :

  1. Sebagai pemegang kekuasaan rakyat, dimana setelah terjadinya amandemen, kedudukannya sebagai lembaga tertinggi diubah menjadi lembaga tinggi negara . meski demikian, lembaga legislative ini tetap membawahi kedudukan presiden. Sehingga presiden bertanggung jawab kepadanya sebagai badan yang menjadi wadah kedaulatan rakyat
  2. Membuat Undang-Undang / UU seperti dalam penetapan Undang-Undang Dasar ( UUD) dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta dapat pula mengubag Undang-Undang Dasar (UUD) tersebut. Mengubah ketetapan atau keputusan diluar yang telah diatur Undang-Undang Dasar (UUD).Misalnya memberhentikan presiden , hal tersebut apabila dirasa presiden sudah tidak data menjalankan fungsinya sesuai dengan keinginan rakyat.
  3. Yudikatif ( sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang / UU)

Yudikatif merupakan badan yang bertanggung jawab mengadili dan mengawasi pelaksanaan undang-undang . badan ini juga dikenal sebagai sistem perundangan yang dijabat oleh para hakim atau penegak hukum .

Anggota lembaga yudikatif biasanya diangkat oleh kepla negara masing-masing . mereka jga biasanya menjalankan tugas dimahkamah kehakiman dan bekerjasama dengan pihak yang berwenang yaitu polisi.

Di Indonesia dikenal dengan lembaga kehakiman. Kekuasaan tertinggi dipegang oelh Mahkamah Agung (MA) . Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk mengadakan peradilan baikkepada lembaga eksekutif maupun legislative.

Anggota yang tergabung dalam lembaga ini tidak dipilih langsung, akn tetpi dari rekomendasi badan legislative. Hal ini dimaksudkan agar mereka bekerja secara independen atau tidak terpengaruh oleh tujuan-tujuan politik yang tidak sesuai degan kepentinga rakyat.

Adapun fungsi dari badan yudikatif adalah untuk mengawasi pelaksanan Undang – Undang / UU oleh badan eksekutid dan badan legislative, sehingga kedua badan tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Misalnya jika terjadi penggelapan uang oleh Presiden maupun MPR/ DPR, maka yang memiliki kewenangan dalam meneylidiki dan mengadili ahkan menetapkan hukuman adalah lembaga yudikatif.

Fungsi Lembaga Politik

Pengertian Lembaga Politik

Pengertian Lembaga Politik

Sesuai dengan pengertian lembaga politik bahwasanya lembaga politik memiliki beberapa fungsi. Lembaga Politik memiliki fungsi secara umum dan fungsi manifest serta fungsi laten, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Manifest

Fungsi manifest merupakan fungsi yang dapat dilihat secara nyata, fungsi manifest lembaga politik adalah sebagai pemeliharaan kesejahteraan umum, menjaga ketertiban wilayah, dan mejaga keamanan serta menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam organisasi maupun diwilayah kekuasaan tersebut.

Fungsi manifest lembaga politik saat ini kerap diabaikan terutama oleh pelakunya sendiri , hal ini disebabakan karena kebanyakan pelaku nya sendiri karena adanya pendidikan politik yang rendah

2. Fungsi Laten

Fungsi laten merupakan fungsi yang timbul secra tidak sadar atas adanya lembaga lembaga politik itu sendiri. Lembaga politik memiliki fungsi laten sebagai berikut :

  • Menciptakan stratifikasi politik didalam masyarakat, bisa dilihat dimasyarakat yaitu jika ada orang yang memiliki kekuasaan tinggi di suatu daerah dan bisa melakukan berbagai hal. Inilah yang disebut dengan stratifikasi politik. Stratifikasi politik biasanya dapat dilihat dengan mudah pada sistem pemerintahan baik daerah maupun pemerintahan pusat.
  • Partai politik juga kerap kali menjadi biang dari adanya kesenjangan sosial Karen adanya perebutan kekuasaan dan biasanya yang sudah berkuasa akan tetap mempertahankan kekuasaanya sehingga mereka ini selalu diatas sedangkan yang tidak berkuasa juga kan tetap tidak berkuasa.
  • Adanya lembaga politik juga rawann menjadikan perebutan kekuasaan didalam wilayah tersebut karena setiap lembaga politik ingin mendapatkan kekuasaan tertinggi disuatu sistem pemerintahan.
  • Sebagai saluran mobilitas, salah satu fungsi laten dari lembaga politik adalah sebagai saluran mobilitas bagi seorang untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi terutama dalam tingkatan pemerintahan dan politik. Dengan masuk kedalam lembaga politik, seseorang yang ingin masuk keranah politik akan akan lebih mudah bergerak dibandingkan dengan orang yang tidak masuk dalam lembaga politik.
  • Lembaga politik juga sangat rawan pada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya. Sebabnya tidak heran jika dalam pemerintahan tersebut ada sebuah lembaga politik maka bisa dipastikan lembaga politik tersebut akan mendapat masalah seperti korupsi, dan segala jenis penyalahgunaan wewenang lainnya.

Baca Juga : Pengertian Kampanye

Di atas adalah Fungsi secara khusus yaitu fungsi laten dan fungsi manifest. Namun tidak hanya itu fungsi lembaga politik juga menakup beberapa aspek umum. Fungsi lembaga politik secara umum adalah sebagai berikut :

  1. Membentuk norma-norma kenegaraan yang berbentuk undang-undang yang disususn oleh legislative
  2. Memberikan fasilitas kepada masyarakat baik dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan.
  3. Menjalankan norma yang telah disepakati bersama.
  4. Menumbuhkan kesiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan bahaya.
  5. Mempertahankan kedaulatan suatu negara dari serangan bangsa lain.
  6. Menjaga stabilitas disuatu negara baik dalam idang ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan yang sewaktu-waktu dapat memicu konflik
  7. Memelihara kehidupan politik negara agar dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis Jenis Lembaga Politik di Indonesia

Pengertian Lembaga Politik

Pengertian Lembaga Politik

Setalah kita membahas begitu banyak pembahasan mengenai lembaga politik ternyata di Indonesia ada bebeapa jenis lembaga politiknya. Mau tau apa saja jenis lembaga politik di Indonesia? simak pembahasan sebagai berikut :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Presiden

Presiden merupakan suatu jabatan seorang pemimpin organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, maupun negara.

3. Wakil Presiden

Wakil Presiden merupakan suatu jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah dari Presiden.

4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang sebagai lemaag perwakilan rakyat.

5. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) merupakan lembaga tinggi negara Indonesia menurut Undang- Undang  Dasar (UUD) 1945 sebelum diamandemen yang berfungsi sebagai pemberi masukan ataupun pertimangan kepada presiden.

6. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK )    merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertanggung jawab untuk memeriksa pengaturan dan tanggung jawab keuangan negara.

7. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pejabat kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Proses pembentukan Lembaga Politik

Pengertian Lembaga Politik

Pengertian Lembaga Politik

Lembaga politik tidak begitu saja langsung terbentuk dengan sendirinya. Namun, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh lembaga politik agar bisa terbentuk. Beberapa proses dalam pembentukan lembaga politik adalah sebagai berikut :

  1. Mengadakan kegiatan dan proyek yang dapat menjawab keinginan warga masyarakat. Misalnya, pembangunan bendungan, irigasi dari pabrik
  2. Menekankan adanya persamaan nilai, norma, atau sejara melalui pengajarn disekolah maupun media massa.
  3. Pembentukan tentara nasional dari suatu negara merdeka dengan partisispasi semua golongan yang ada dalam masyarakat.
  4. Mengadakan upacara pada kesempatan tertentu
  5. Menjalankan diplomasi untuk berhubungan dengan bangsa.

Lembaga politik sangat berguna untuk perkembangan negara, karena di dalamnya terdapat suatu rancangan untuk kemakmuran, perkembangan, dan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Demikian artikel kami, semoga bisa menambah ilmu pengetahuan para pembaca.

Pengertian Lembaga Politik

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply